Executive Summary ▼
- Pemkab Bekasi menegaskan Plt Bupati Bekasi desak CSR perusahaan perbaiki jalan rusak di kawasan Kalibutek dan Kampung Pulo Glatik agar perbaikan infrastruktur tidak menguras APBD.
- Penataan penyempitan saluran irigasi pertanian di batas Desa Sukaindah dan Desa Sindangsari dirancang melintasi kajian teknis tanpa pendekatan pembongkaran total secara mendadak.
- Balai Penyuluhan Pertanian dituntut meningkatkan intensitas edukasi hara dan keasaman tanah guna mendongkrak produktivitas panen padi para petani wilayah utara.
SiarWarta.com, Kab. Bekasi — Kerusakan jalan usaha tani di kawasan Kalibutek dan Kampung Pulo Glatik, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya wajib ditanggulangi langsung oleh pihak swasta pemilik proyek pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menginstruksikan agar alokasi pendanaan pemulihan akses jalan tersebut disalurkan melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR). Skema ini diambil guna memastikan perbaikan fasilitas publik berjalan cepat tanpa membebani kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, saat menggelar peninjauan lapangan di area perbatasan Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya dengan Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin pada Selasa (13/10/2026).
Peninjauan difokuskan untuk merespons aduan warga terkait hancurnya akses lalu lintas pertanian serta menyempitnya saluran irigasi yang mengancam produktivitas lahan sawah setempat. Saat menyisir lokasi, Plt Bupati didampingi Plt Camat Sukakarya Bahrul Ulum bersama tokoh masyarakat setempat Ki Jaga Kali.
“Jalan yang rusak akibat dampak pembangunan harus menjadi tanggung jawab perusahaan. Nanti kita dorong melalui CSR agar diperbaiki, supaya tidak membebani APBD dan masyarakat,” tegas dr. Asep Surya Atmaja.
Penyempitan saluran pengairan di Kalibutek dan Pulo Glatik menjadi sorotan mendesak karena menghambat pasokan air ke areal pesawahan warga.
Penyumbatan aliran air disinyalir timbul akibat maraknya bangunan fisik di sepanjang area sempadan. Pemerintah daerah mengagendakan proyek normalisasi saluran irigasi sebagai skala prioritas untuk mengembalikan fungsi pasokan air pertanian.
Penanganan bangunan di atas sempadan saluran air tidak akan dieksekusi secara serta-merta lewat aksi pembongkaran total. Pemkab Bekasi menerapkan prosedur penataan terukur berbasis kajian teknis dan pertimbangan kondisi sosial kemanusiaan warga.
Pelaksanaan penataan saluran air dijadwalkan secara kolaboratif melibatkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK), jajaran Kecamatan Sukakarya dan Cabangbungin, serta Pemerintah Desa Sukaindah dan Desa Sindangsari.
Kebutuhan perbaikan infrastruktur fisik pengairan ini diimbangi dengan strategi penguatan kapasitas produksi para petani setempat.
Perbaikan fisik saluran irigasi dinilai kurang berdampak optimal jika tidak diikuti peningkatan keterampilan teknik bercocok tanam padi yang modern.
Lembaga Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) didesak mengambil peran lebih aktif dalam mendampingi para petani di lapangan.
BPP diinstruksikan memberikan pembekalan teknis yang terukur, mencakup analisis tingkat keasaman tanah (pH), pemetaan kadar unsur hara lahan, hingga penerapan metode budidaya padi yang relevan dengan struktur tanah kawasan utara Kabupaten Bekasi.
Langkah lapangan yang diambil jajaran pimpinan daerah mendapat tanggapan positif dari elemen warga setempat.
Tokoh masyarakat Ki Jaga Kali menilai kehadiran langsung kepala daerah menjadi sinyal positif penyelesaian kendala infrastruktur penunjang ekonomi warga desa.
“Masyarakat siap berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkap Ki Jaga Kali.
Penanganan menyeluruh di kawasan Kalibutek dan Pulo Glatik menggabungkan tiga pilar penanganan utama: eksekusi perbaikan jalan lewat dana CSR perusahaan, proyek normalisasi irigasi yang humanis, serta edukasi intensif dari penyuluh pertanian.
Sinergi lintas instansi ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi utama warga di wilayah utara Kabupaten Bekasi.

